Nuansababel.com, Belitung –
Ketua HNSI kab Belitung H Muchtar Motong dan petinggi HNSI Kabupaten Belitung menyambut Wakil kKetua I DPRD Kabupaten Belitung Timur Rohalba, S.Pt, bertempat di Warkop Ake Tanjungpandan Belitung,” Kamis (4/1/2023).
Sebelumnya HNSI Kabupaten Belitung menerima surat dari DPRD Kab. Beltim Tanggal surat 2 Januari 2023, Surat no : 170/007/DPRD – Beltim /1 /2023, sifat surat Penting, Hal Pemberitahuan Konsultasi dan Koordinasi Pimpinan DPRD Kab. Belitung Timur.
Perwakilan DPRD Kabupaten Belitung Timur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD serta berdasarkan program dan agenda kerja DPRD Kabupaten Belitung timur. bulan Januari 2023.
Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung Timur bermaksud bersilaturahmi sekaligus melaksanakan konsultasi dan koordinasi berkenaan dengan peran dan program HNSI dalam peningkatan kesejahteraan nelayan ke HNSI Kabupaten Belitung di Tanjungpandan.
Pada pertemuan tersebut, Rohalba meminta saran dan masukan kepada HNSI Kab. Belitung, bagaimana agar HNSI kabupaten Beltim bisa berkolaborasi dan sinergis dengan kami DPRD kabupaten Belitung timur.
“Sehingga persolan dan permasalahan yang ada kaitannya dengan aktifitas nelayan seperti rusaknya wilayah tangkap akibat aktifitas penambangan, yang berdampak kepada mereka para nelayan Akhirnya menggeliat sampai keluar batas izinnya wilayah Belitung Timur untuk mencari ikan,” jelasnya.
“Dampak lainya adalah sekarang tidak ada lagi nelayan yang mampu mencari ikan dibawah 6 GT. Makanya mereka membuat perahu di atas 7 GT dan itu masuk pas besar besar,” sambungnya.
“Jika tidak punya pas besar, maka mereka tidak bisa sandar atau atau berlabuh Anker (lego jangkar) di Kalimantan karena mereka ditolak. nah untuk itulah saya berkoordinasi dengan KSOP agar ijinnya dipercepat,” ungkap Rohalba.
Menanggapi apa yang disampaikan Wakil ketua I DPRD Kab. Beltim ini, Ketua HNSI Kab. Belitung H.Muchtar Motong (Tare) yang menyampaikan beberapa hal yang harus jadi atensi.
“Nelayan kita harus tetap hidup, tetap dijamin keselamatannya, diberi martabatnya, diangkat kemuliaannya dan harus mendapat rasa keadilan. Itu yang terpenting buat kita HNSI,” kata Tare.
“Itulah sebabnya, organisasi HNSI kami ini tidak pernah berhenti berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan setiap pengguna HNSI harus tanggap, senantiasa berkoordinasi dengan pihak pihak institusi ataupun instansi baik itu daerah maupun vertikal yang ada kaitannya dengan permasalahan nelayan,” sambungnya.
Menurut Tare, Belitung Timur itu potensial bahkan sangat potensial, cuma pastinya memang ada gangguan – gangguan serius nantinya, seperti yang disampaikan tadi ada aktifitas penambangan di laut. Nah disini harus betul-betul dibangun komunikasi yang bagus secara obyektif, mana yang harus kita,” jelas Tare.
“Jadi terlepas itu Belitung dan Belitung Timur, kabupaten yang tidak punya kewenangan, sejak berlakunya UU No 23 Tahun 2014,
Akan tetapi mandat kan ada ditangan mandataris. Karena mandataris kan dipilih oleh rakyat dan dipercaya oleh rakyat untuk menjalankan mandat. Ini yang harus difikirkan selaku pemegang mandat, khususnya untuk nelayan kita,” sebutnya.
Walaupun secara undang undang memang tidak ada dalam hal kewenangan, tetapi secara mandataris DPRD harus bertanggung jawab terhadap konstituen dan kepada rakyat.
“Intinya kita ingin bukan hanya Tanjungpandan yang menjadi lokomotif Belitung masa depan, tetapi Belitung Timur juga harus memiliki lokomotif yang jelas untuk Belitung masa depan ini,” harapnya.
“Kalau kami Tanjungpandan kan sudah jelas lokomotifnya, yaitu Pariwisata dan Perikanan. Semoga apa yang saya maksud dapat difahami,” pungkas Tare. (YS)
