Nuansababel.com, Pangkalpinang – Pemkot Pangkalpinang mengadakan acara Forum Konsultasi Publik membahas tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang tahun 2024, bertempat di Ruang OR Kantor Walikota Pangkalpinang, Rabu (08/02/2023).
Walikota Molen menyampaikan, forum komunikasi publik ini untuk memberi masukan dan saran kepada kita dalam menyusun rancangan RPD dan RKPD.
“Kegiatan ini sangat baik, karena kita menampung dari pemangku pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, dan kemudian akan diambil keputusan bersama,” ucapnya.
Menurut Molen, jika dilihat dari kembang tumbuh Kota Pangkalpinang, tidak jauh dari investasi. Sehingga bagaimana caranya agar investasi masuk ke kota Pangkalpinang sebanyak-banyaknya, supaya Pangkalpinang hidup, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang karena itu sangat berpengaruh terhadap investasi.
“Seperti banjir, keamanan, kenyamanan dan ketentraman, itu juga menjadi pijakan dari investasi, ekonomi kita harus tumbuh sehingga untuk menciptakan itu kita harus kondusif,” katanya.
Disamping itu, Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Ahmad Thamrin memaparkan, dari tahun 2018 sampai tahun 2022 memang ada data yang masih lama dan ada beberapa juga yang sudah kami update terbaru.
Berdasarkan data BPS, Kota Pangkalpinang, bahwa penduduk Kota Pangkalpinang sebanyak 226.293 jiwa, kemudian untuk kepadatan sudah direvisi berdasarkan Kemendagri No.101 tahun 2022 sekarang ini sekitar 104,542 km².
Sedangkan untuk angka pengangguran sampai tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 65,78 persen menjadi 5,9 persen. “Ini semua, tidak lepas dari usaha Pemkot Pangkalpinang,” katanya.
Kemudian muncul statement ada kemiskinan ekstrim yang harus perlu Kita waspadai. “Untuk Kota Pangkalpinang, terjadi penurunan penduduk kemiskinan ekstrim dari 1.098 menjadi 1.053 orang,” katanya.
“Kenapa kemiskinan ekstrem ini terjadi, karena dampak Covid-19 kemarin. Apakah Pangkalpinang siap? karena sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat tahun 2024 harus nol,” terangnya.
