NUANSABABEL.COM, Pangkalpinang-– Bedasarakan Pers Rilis Badan Pusat Statistik mengenai Inflasi Januari 2024 Menurut Wilayah dari Januari 2024 terhadap Januari 2023 (year on year), Inflasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya sebesar 1,21. Angka ini menjadikan posisi Kepulauan Bangka Belitung menjadi wilayah dengan inflasi terendah se-Indonesia. Angka ini jauh di bawah angka inflasi nasional yang sebesar 2,57. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Papua Tengah dengan inflasi sebesar 4,76.
Perlu diketahui pada Juni 2023 lalu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah dengan inflasi terendah yaitu sebesar 2,41. Data ini jauh dibawah nasional (inflasi nasional 4%). Meski demikian terdapat beberapa komoditi yang menyebabkan inflasi di Babel terjadi antara lain, Beras, Sigaret Kretek Mesin dan Sawi Hijau.
“Saya umumkan bahwa Inflasi _year on year_ Kepulauan Bangka Belitung adalah inflasi paling rendah kita ucapkan terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran serta Pj Gubernur Safrizal dan jajarannya dalam hal pengendalian inflasi. Sekali lagi kita mengapresiasi jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik Kepulauan Bangka Belitung Toto Haryanto.
Hal ini diungkapkannya pada kegiatan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data yang akan dirilis antara lain Inflasi, transportasi, pariwisata, nilai tukar petani, dan ekspor impor. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel pada Kamis, (1/2/2024).
Pj Gubernur Safrizal menyampaikan terdapat strategi yang dilakukan yaitu ‘ADA’. A pertama, Availability yaitu ketersediaan stok bahan pokok, dengan cara mendorong setiap pelaku produksi, pemerintah akan membantu para produsen untuk mewujudkan hal tersebut. Kedua adalah D, distribusi. Distribusi dilakukan secara efisien dan memastikan semua komoditas lancar, tanpa adanya biaya yang tak terduga. A selanjutnya adalah affordability dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan operasi pasar, bantuan sosial atau bantuan keuangan.
“Mempertahankan jauh lebih berat dari pada mencapainya, maka tugas kita selanjutnya menjadi lebih berat untuk menyelesaikan kondisi inflasi di daerah. Oleh karenanya dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh hasil rilis BPS, nanti akan ditindaklanjuti atau dianalisa oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pengendalian pertumbuhan ekonomi maupun penanganan inflasi,” ungkap Pj Gubernur Safrizal. (red)
